GOW dan PKK Gandeng Rudy Hadisuwarno Gelar Pelatihan Rambut dan Wajah

 
Gabungan Oganisasi Wanita (GOW) bekerjasama dengan PKK Kab. Gianyar mengadakan pelatihan perawatan rambut dan wajah dengan mengundang ahli kecantikan Rudy Hadisuwarno. Pelatihan yang mengambil tema “Talk Show Hair Flash for looking chic, trendy & healty“ diikuti oleh hampir 150 peserta ini diadakan selama 1 hari di Ruang Sidang Kantor Bupati Gianyar, (2/7).
Seperti diketahui Rudy Hadisuwarno adalah salah satu pakar kecantikan khususnya rambut di Indonesia. Dengan mendatangkan pakarnya, diharapkan para peserta dapat menggali ilmu khususnya di bidang rambut dan wajah. Seperti ditegaskan dalam laporan ketua GOW Kab. Gianyar yang dibacakan oleh Wakil Ketua IV GOW Ny. I.A. Ambari Gaga Adisaputra, kegiatan ini merupakan salah satu cara mempercepat kesejahteran dikalangan kaum perempuan yang nantinya diharapkan mampu memberdayakan para ibu-ibu yang tergabung dalam organisasi GOW sehingga mampu berinisiatif melakukan kegiatan-kegiatan untuk menopang perekonomian keluarga.
Sementara itu Ketua GOW sekaligus Ketua TP. PKK Kab. Gianyar, Ny. Surya Adnyani Mahayastra, saat dihubungi ditempat terpisah mengatakan pihaknya selalu berupaya memberikan pelatihan-pelatihan yang dapat meningkatkan SDM kaum perempuan di Gianyar. Apalagi beberapa waktu lalu Bupati Gianyar pernah mewacanakan akan membangun salon di masing-masing desa. Lewat pelatihan ini diharapkan, dapat menghasilkan tenaga yang terampil. ”Saya harap peserta pelatihan ini dapat menularkan ilmunya pada orang-orang disekitarnya, sehingga ilmu yang didapat tidak mandeg sampai disitu,” harap Ny. Mahastra.
Ny. Mahayastra juga menambahkan peserta yang mengikuti pelatihan akan mendapat sertifikat dari Rudy Hadisuwarno. Dengan bekal sertifikat ini setidaknya peserta sudah mengerti tentang pengetahuan dasar mengenai kesehatan rambut dan wajah. “ Rambut adalah mahkota wanita, jadi harus dirawat baik-baik kesehatannya,”tegas Ny. Mahayastra lagi.
Bupati Gianyar yang pada kesempatan itu diwakili oleh Sekdakab. I.B Gaga Adi Saputra menyambut posistif pelatihan ini, karena secara tidak langsung dapat menurunkan angka pengganguran di Kabupaten Gianyar. Sasaran pelatihan ibu-ibu PKK mulai dari tingkat desa juga sangat tepat. Kaum perempuan di desa tampil sangat luar biasa, ditengah berbagai kesibukan mengurus rumah tangga masih bisa menyisihkan waktu untuk bermasyarakat melakukan kegiatan pemberdayaan baik untuk dirinya maupun keluarga.
I.B. Gaga juga berharap organisasi wanita agar lebih meningkatkan peranannya dalam memberdayakan kaum perempuan. Bahkan kalau mungkin pelatihan semacam ini dapat dilaksanakan sampai ke banjar-banjar. (Humas Gianyar)



Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK)

 

Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK)


Pembinaan Kesejahteraan Keluarga, disingkat PKK, adalah organisasi kemasyarakatan yang memberdayakan wanita untuk turut berpartisipasi dalam pembangunan Indonesia. PKK terkenal akan "10 program pokok"-nya.

10 Program Pokok PKK

10 Program Pokok PKK pada hakekatnya merupakan kebutuhan dasar manusia, yaitu :
  1. Penghayatan dan Pengamalan Pancasila
  2. Gotong Royong
  3. Pangan
  4. Sandang
  5. Perumahan dan Tatalaksana Rumah Tangga
  6. Pendidikan dan Ketrampilan
  7. Kesehatan
  8. Pengembangan Kehidupan Berkoperasi
  9. Kelestarian Lingkungan Hidup
  10. Perencanaan Sehat

Sejarah

Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) sebagai gerakan pembangunan masyarakat bermula dari seminar Home Economic di Bogor tahun 1957. Sebagai tindak lanjut dari seminar tersebut, pada tahun 1961 panitia penyusunan tata susunan pelajaran pada Pendidikan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Kementerian Pendidikan bersama kementerian-kementerian lainnya menyusun 10 segi kehidupan keluarga. Gerakan PKK dimasyarakatkan berawal dari kepedulian istri gubernur Jawa Tengah pada tahun 1967 (ibu Isriati Moenadi) setelah melihat keadaan masyarakat yang menderita busung lapar.
Upaya untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga melalui 10 segi pokok keluarga dengan membentuk Tim Penggerak PKK di semua tingkatan, yang keanggotaan timnya secara relawan dan terdiri dari tokoh/pemuka masyarakat, para isteri kepala dinas/jawatan dan isteri kepala daerah s.d tingkat desa dan kelurahan yang kegiatannya didukung dengan anggaran pendapatan dan belanja daerah.
Pada tanggal 27 Desember 1972 mendagri mengeluarkan surat kawat no. Sus 3/6/12 kepada seluruh gubernur kdh tk. I Jawa Tengah dengan tembusan gubernur kdh seluruh indonesia, agar mengubah nama pendidikan kesejahteraan keluarga menjadi pembinaan kesejahteraan keluarga. Sejak itu gerakan PKKdilaksanakan di seluruh Indonesia dengan nama Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), dan tanggal 27 Desember ditetapkan sebagai "hari kesatuan gerak PKK" yang diperingati pada setiap tahun.
Dalam era reformasi dan ditetapkannya TAP MPR no. IV/MPR/1999 tentang GBHN 1999-2004, serta pelaksanaan otonomi daerah berdasarkan undang-undang no.22 tahun 1999 dan undang-undang no.25 tahun 1999, tp pkk pusat taggap dengan mengadakan penyesuaian-penyesuaian yang disepakati dalam rakernaslub pkk tanggal 31 Oktober s.d 2 November 2000 di bandung dan hasilnya merupakan dasar dalam perumusan keputusan menteri dalam negeri dan otonomi daerah no. 53 tahun 2000, yang selanjutnya dijabarkan dalam pedoman umum gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) ini.
Hal yang mendasar antara lain adalah perubahan nama gerakan PKK dari gerakan Pembinaan Kesejahteraan Keluarga menjadi gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga.[1]